Sebenarnya seberapa pentingkah legalitas usaha untuk UMKM? Jika dilihat secara visioner ke masa depan, berbagai perangkat ijin usaha tersebut ternyata sangat penting. Namun mengingat urusan yang harus di lalui, berbagai mekanisme njlimet-nya maka sebagian besar usaha kecil tidak berkenan untuk mengurus ijin usaha.

Manfaat Memiliki Legalitas Usaha

Sebenarnya banyak sekali manfaat yang akan di dapat ketika anda membuka usaha kecil UMKM dan memiliki legalitas usaha. Inilah beberapa diantaranya:

1. Menumbuhkan Kepercayaan

Memiliki legalitas usaha pada bisnis UMKM anda ternyata mampu meningkatkan kepercayaan di mata konsumen, rekan bisnis, supplier, investor, bank, dan sebagainya tentang perusahaan anda. Dengan adanya legalitas perusahaan yang jelas, bisnis anda akan terlihat lebh profesional dan tentu hal ini akan meningkatkan penjualan dan untuk menarik konsumen baru menjadi mudah.

Perusahaan anda juga akan lebih mudah dalam mendapatkan beberapa proyek. Legalitas usaha biasanya menjadi salah satu syarat dalam mengkuti tender proyek baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah. Jika usaha anda masih kecil, anda bisa mengurus perijinan agar perusahaan anda memiliki badan hukum seperti CV, UD, Firma dan sebagainya.

Saat ini banyak perusahaan yang bersakala kecil seperti UMKM yang mengurus perijinannya untuk menarik minat pelanggan. Berbagai bisnis rental mobil, bisnis penjualan dan jasa lainnya menggunakan bendera perusahaan yang sudah berbadan hukum.

2. Mendukung Perkembangan

Perkembangan perusahaan ke dalam skala yang lebih besar biasanya tidak lepas dari keterlibatan investor atau pemberi pinjaman seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Karena perusahaan anda sudah berbadan hukum, maka investor akan lebih percaya sehingga mereka akan mudah bekerjasama dengan anda.

Hal inilah yang menjadikan perusahaan anda akan mudah berkembang. Biasanya seiring dengan perkembangan perusahaan, berkembang pula badan hukum yang menaungi perusahaan tersebut. Jika sebelumnya perusahaan bisa berbentuk CV dalam menjalankan operasinya, anda bisa meningkatkan menjadi bentuk PT, semua tergantung kebutuhan.

Hanya saja biasanya yang umum diketahui oleh masyarakat adalah jika PT dilihat sebagai perusahaan yang lebih besar daripada CV atau UD. Memang untuk transaksi yang besar, menggunakan bendera PT akan memudahkan urusan daripada menggunakan badan hukum yang masih CV ataupun UD.

3. Memiliki Kepastian Hukum

Dengan mengurus perijinan usaha, maka anda akan merasa tenang ketika anda menjalankan usaha tanpa harus mendapatkan pembekuan dari pemerintahkarena ada alasan tertentu. Banyak terjadi beberapa usaha yang sudah bergerak selama puluhan tahun harus rela jika perusahaan di tutup karena tidak adanya perijinan.

Meskipun harus melewati birokrasi yang menyebalkan, demi keberlangsungan usaha anda, sebaiknya anda melakukannya. Jika anda memang benar-benar tidak memiliki waktu, anda bisa mempercayakannya kepada penyedia jasa kepengurusan perijinan dengan memberikan biaya jasa tertentu.

4. Perlindungan Aset Pribadi

Sebuah perusahaan yang berbadan hukum PT akan berdiri sendiri. Artinya ia akan berdiri sebagaimana individu manusia sehingga ia terpisah dengan pemilik PT dalam hal property yang dimiliki. Dengan demikian kekayaan yang dimiliki oleh PT bukan berarti kekayaan tersebut dimiliki oleh pemilik PT.

Dengan demikian jika PT yang dijalankan mengalami kebangkrutan dan harus memberikan ganti rugi atau menyelesaikan kewajiban apapun, maka aset pribadi pemilik PT tersebut akan aman dari sitaan. Namun hal ini tidak berlaku unbtuk CV, Firma atau UD. Karena itu jika anda sudah mengembangkan bisnis skala besar, dafarkan bisnis anda sebagai PT.

5. Mudah untuk Masuk ke Bursa Saham

Biasanya bisnis yang sudah besar dan stabil akan masuk ke bursa saham. Dengan memasukkan bisnis ke bursa saham maka bisnis akan semakin di kenal oleh investor. Perusahaan yang masuk ke pasar saham, atau istilahnya go public, maka setidaknya akan mendapatkan beberapa keuntungan. Berikut manfaat go public bagi perusahaan:

A. Sumber Dana Baru

Semakin besa rperusahaan maka modal atau investas yang dibutuhkan akan semakin besar. Penjualan saham kepada publik dan akses pinjaman bank menjadi salah satu kemudahan yang di dapatkan untuk mendapatkan suntikan modal. Selain itu perusahaan bisa menerbitkan surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk mendapatkan dana.

B. Memberikan Competitive Advantage

Dengan masuk ke lantai saham perusahaan akan memperoleh banyak keunggulan kompetitif untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. Anda bisa mengajak partner anda untuk memegang saham sehingga perusahaan akan membesar dan mampu bersaing.

C. Memudahkan Akuisisi

Terkadang suatu perusahaan mengalami kesusahan ketika akan melakukan pengembangan usaha. Akuisisi merupakan salah satu cara yang cukup banyak diminati untuk mempercepat pengembangan skala usaha perusahaan agar menjadi lebih besar. Anda bisa membeli dan menguasai perusahaan lain yang lebih kecil untuk bernaung dibawah bisnis anda.

D. Meningkatkan Citra Perusahaan

Dengan masuk ke bursa pasar modal, suatu perusahaan akan selalu mendapat perhatian media dan komunitas keuangan. Artinya, perusahaan tersebut mendapat publikasi secara cuma-cuma sehingga dapat meningkatkan citranya.

Selain itu saham yang diperdagangkan di bursa, setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan, umumnya akan memiliki dampak terhadap harga saham di bursa.

Itulah beberapa poin mengenai pentingnya legalitas usaha yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa membaca artikel kami lainnya mengenai perilaku konsumen. Semoga artikel ini memberikan pengetahuan bagi anda. Terima kasih.

Suryono, S.Kom

Ayah dari 5 anak, founder dari Zeka Digital, Joyo Mebel dan Lasjogja.com. Senang belajar hal baru dan membantu sesama. Manusia yang percaya setiap kebaikan kecil akan membawa dampak baik bagi banyak orang.

The post Legalitas Usaha : Seberapa Pentingkah Untuk UMKM ? appeared first on BisnisNote.

Ada banyak jenis badan usaha yang bisa anda temukan saat ini. Baik perusahaan besar maupun kecil diberi wadah untuk memiliki legalitas usaha, termasuk dalam hal ini adalah badan hukum perusahaan untuk bisnis UMKM. Karena itu penting untuk merencanakan bentuk badan usaha kedepannya ketika anda membuka sebuah usaha kecil atau UMKM.

Pilihan Badan Usaha untuk UMKM

Inilah beberapa pilihan badan usaha untuk UMKM yang bisa anda gunakan dalam menjalankan bisnisnya.

1. Usaha Dagang (UD)

Usaha Dagang (UD) adalah bentuk usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa merubah kondisi barang yang dijual. Swalayan juga bisa dikategorikan sebagai usaha dagang, akan tetapi dalam skala yang besar, dan saat ini swalayan lebih condong ke konsep waralaba atau franchise.

Keuntungan dari bentuk usaha dagang adalah fleksibilitas usaha dan barang yang diperjualbelikan. Usaha dagang dapat menjual satu jenis barang saja ataupun berbagai macam barang dalam jumlah besar atau grosir. Bisa juga sebagai pengecer langsung ke konsumen dengan jumlah barang secukupnya.

Jenis-jenis Usaha Dagang

Ada beberapa jenis usaha dagang yang dapat di kategorikan menurut produk dan juga konsumen yang terlibat.

1. Usaha dagang berdasarkan produk

• Usaha Dagang Barang Produksi, merupakan usaha dagang yang memperdagangkan produk bahan-bahan baku sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contoh usaha dagang seperti ini adalah usaha dagang kayu gelondongan, usaha dagang penjualan material bangunan dll.
• Usaha Dagang Barang Jadi, merupakan usaha dagang yang memperdagangkan produk final atau dalam bentuk akhir yang siap untuk dikonsumsi manusia. Seperti buku,produk makanan, kosmetik dan sebagainya.

2. Usaha dagang berdasarkan konsumen

• Usaha Dagang Wholesaler. Usaha dagang ini termasuk usaha dagang partai besar yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah yang besar. Usaha kemudian menjual barannya ke sebagian pedagang dengan perantara yang volume penjualan yang cukup besar. Contohnya usaha di bidang dagang besar adalah grosir.
• Usaha Dagang Middleman. Usaha dagang ini merupakan usaha dagang perantara antara pedagang besar dengan pengecer. Mereka membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang.
• Usaha Dagang Retailer. Retailer adalah pengecer yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Bisnis retailer diantaranya adalah warung, kios dan swalayan. Karena itulah tipe konsumen bisnis ini adalah rumah tangga keluarga.

2. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan komanditer bisa juga disebut dengan CV yang merupakan berasal dari bahasa belanda yakni Commanditaire vennootschap. Persekutuan komanditer merupakan bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas.

Yang menjadi catatan adalah persekutuan ini bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri. Akan tetapi dalam pendiriannya harus didaftarkan melalui notaris.Saat ini untuk membuat nama CV anda akan diminta terlebih dahulu untuk melakukan pengajuan nama CV di notaris.

Dalam badan usaha CV, pajak hanya akan dikenakan sebanyak satu kali sedangkan pada Perseroan Terbatas pajak akan diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, secara hukum antara CV dan PT sangat berbeda.

3. Firma

Firma juga berasal dari Bahasa Belanda yakni venootschap onder firma atau VOF. Firma atau sering juga disebut Fa merupakan sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

Badan usaha yang berbentuk Firma dalam pendiriannya diatur dalam KUHD atau Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan juga diatur KUHPerdata. Dasar hukum persekutuan firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terkait.

Dalam Pasal 22 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada. Pasal 23 KUHD dan Pasal 28 KUHD menyebutkan setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana firma tersebut berkedudukan dan kemudian akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

4. Perseroan Terbatas (PT)

Sebenarnya diantara berbagai bentuk badan usaha sebelumnya, PT atau Perseroan Terbatas adalah bentuk badan usaha yang berbadan hukum. Karena itulah untuk mendirikannya dibutuhkan akta dan diatur adalah Undang Undang yang tertulis. Inilah yang menjadi dasar berdirinya badan usaha ini dan berbeda dengan badan usaha yang di bahas sebelumnya.

Salah satu Undang Undang yang membahas mengenai Perseroan Terbatas adalah Undang Undang nomor 40 tahun 2007. Ini adalah sumber hukum utama pembangunan Perseroan Terbatas. Karena status hukumnya berbeda, maka perusahaan berbentuk PT memiliki kekayaan tersendiri dan dipisahkan dengan kekayaan pribadi pemilik PT.

Dalam membentuk sebuah persekutuan komanditer atau CV maupun Perseroan Terbatas dibutuhkan minimal dua orang untuk membuatnya menjadi badan usaha yang legal. Hal ini sesuai dengan syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007. Posisi kedua orang tersebut adalah direktur dan komisaris. Syarat kenggotaan lainnya adalah setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan dua perusahaan.

Badan Usaha untuk UMKM

Biasanya badan usaha skala kecil atau UMKM menggunakan badan usaha berbentuk UD atau CV. Hal ini berkaitan dengan modal yang terbatas pada usaha skala kecil. Dengan bentuk badan usaha UD atau PT dirasa sudah cukup untuk perusahaan skala UMKM. Namun tidak tertutup kemungkinan jika usa tersebut berkembang dan di masa selanjutnya terjadi perubahan bentuk badan usaha, yakni menjadi PT yang berbadan hukum.

Itulah ulasan mengenai badan hukum perusahaan untuk UMKM. Semoga artikel ini memberikan informasi bermanfaat untuk anda. Jangan lupa membaca artikel bermanfaat lainnya tentang trik menarik minat konsumen baru hanya di website BisnisNote.Com. terima kasih.

Bogi Kamali Rozaq

Masih selalu belajar, membaca dan menulis | SEO Manager di Zeka Digital | CEO Decord Indonesia | Co Founder GenPreneur

The post Badan Hukum Perusahaan Untuk Bisnis UMKM appeared first on BisnisNote.

Mengenal UD atau Usaha Dagang

UD atau kepanjangan dari Usaha dagang adalah suatu badan usaha yang melakukan aktifitas perekonomian berupa menjual ataupun membeli suatu produk maupun jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Biasanya skala dari badan usaha ini lebih kecil dari PT ataupun CV. Selain itu biasanya UD bersifat perorangan atau dimiliki oleh perorangan. Berbeda dengan PT yang harus ada komisaris dan juga direktur.

Agar barang atau jasanya tersebut memiliki kekuatan dalam segi legalitas, maka pengusaha biasanya akan mengurus ijin pendirian UD yang berkendaan dengan uasaha yang di lakukannya. Tidak seperti PT yang pembuatannya membutuhkan proses yang bertele-tele, untuk membuat suatu badan usaha UD menggunakan persyaratan yang ringan.

Perlukah Mendirikan UD?

Sebenarnya di dalam perdaagangan Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) memang tidak disyaratkan harus menjadi suatu Badan Hukum. UD atau PD merupakan bentuk badan usaha dan bukan badan hukum. Yang masuk dalam bentuk badan hukum adalah PT atau perseroan terbatas. Sehingga dalam UD kekayaan pribadi ikut andil dalam jalannya UD.

Akan tetapi bentuk perusahaan ini telah banyak diterima oleh dunia perdagangan di Indonesia, bentuk badan ini tercipta dalam suasana hukum perdata untuk menjalankan suatu usaha. Sebagai seorang pengusaha UD maka segala hal mengenai pengelolaannya ditanggung sendiri sehingga ketika untung atau rugi mereka akan menerima sendiri. Sedangkan untuk PT, antara pemilik dan PT itu sendiri terpisah dalam hal harta.

Alasan Mendirikan UD

Untuk anda yang mendirikan bisnis UMKM ada baiknya mempelajari bagaimana cara mengurusi legalitas usaha. Meslipun usaha yang di bangun masih skala kecil, namun dengan memiliki legalitas usaha seperti UD, maka usaha anda akan memiliki keunggulan. Keunggulannya diantaaranya sebagai berikut :

1. Terlihat Lebih Profesional

Pelanggan atau konsumen yang akan membeli produk anda terkadang akan meragukan kualitas dari layanan atau produk yang anda tawarkan. Perusahaan yang profesional dan bonafide biasanya lebih di sukai oleh konsumen daripada perusahaan yang bersifat perorangan dan belum berbadan usaha. Usaha anda akan tercatat sebagai perusahaan resmi jika memiliki bentuk badan usaha yang jelas. Tingkat kepercayaan konsumen pada perusahaan yang memiliki bentuk badan usaha akan lebih tinggi.

2. Berbisnis Menjadi Lebih Mudah

Memiliki badan usaha yang resmi akan membantu anda untuk mendapatkan kepercayaan dari relasi atau perusahaan lain yang membutuhkan anda. Meskipun secara organisasi perusahaan anda masih berupa badan usaha kecil, namun hal ini akan menumbuhkan rasa percaya diri dari anda daripada anda membawa nama perorangan. Ha; ini bermanfaat untuk mempermudah kerjasama dengan pihak lain.

3. Kemudahan Modal Usaha

Modal usaha mikro seperti KUR dari bank saat ini mudah sekali di dapatkan. Dari pihak bank tentu lebih mempercayai usaha yang benar-benar riil. Usaha yang riil di buktikan dengan adanya bentuk badan usaha yang dimilikinya. Ketika anda mungkin akan membutuhkan tambahan modal untuk memperbesar skala bisnis perusahaan anda, maka anda sudah memiliki legalitas usaha.

Kelengkapan legalitas usaha bisa membantu anda untuk mengajukan tambahan modal dari bank, atau bekerjasama dengan pihak lain sebagai investor. Dengan demikian bisnis akan lebih berkembang dan badan usaha anda bisa dikembangkan menjadi persekutuan komanditer atau dalam bentuk perseroan terbatas. Mendirikan CV untuk UMKM atau bahkan PT menjadi penting ketika bisnis anda baik perorangan atau UD menjadi lebih besar.

Langkah dan Syarat Mendirikan UD

Point lain mengapa anda perlu mendirikan UD untuk usaha anda adalah karena kepengurusannya mudah. Membangun UD tidak seperti mendiirkan PT yang membutuhkan modal besar dan administrasi yang ribet. Namun secara kekuatan memang PT memiliki posisi hukum lebih kuat karena memang PT adalah bentuk badan hukum. Inilah urutannya !

1. Mengurus Surat Domisili (SKDP)

Seperti halnya ketika anda mengurus legalitas usaha lainnya, dalam mendirikan UD anda harus mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Sebelumnya anda perlu meminta surat pengantar dari RT dan juga RW, kemudian mengurus di kelurahan di lanjutka ke kecamatan. Surat pengantar dari kantor kelurahan dan kecamatan tersebut nantinya akan mempermudah untuk mengurus SIUP, NPWP dan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan.

2. Mengajukan NPWP atas nama pribadi

Syarat lainnya yang harus d penuhi adalah anda harus memiliki NPWP aras nama anda sendiri, namun sebelumnya anda perlu mengurus surat keterangan terdaftar (SKT) terlebih dahulu di kantor pelayanan pajak di daerah dimana perusahaan didirikan. Jika anda mendirikan PT maka NPWP yang anda miliki adalah atas nama perusahaan, selain itu terkadang anda juga harus memiliki NPWP atasnama sendiri sebagai Pengusaha kena pajak.

3. Mengajukan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP menjadi syarat penting dalam proses mendirikan UD. Untuk para pengusaha baru dapat mengajukan permohonan kepada dinas kabupaten atau Kota tempat pendirian usaha. Untuk syarat pembuatan SIUP harus menyediakan fotocopy KTP pemilik usaha, foto pemilik pengurus usaha dan surat domisili berdirinya usaha.

4. Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Dengan nada mengurus TDO maka artinya usaha atau perusahaan sudah terdaftar secara resmi di pemerintah, sehingga perusahaan berstatus legal. Untuk pembuatan TDP perlu mempersiapkan syarat- syarat yaitu :

• Mengisi surat permohonan TDP.
• Akta pendirian dari Notaris.
• Membawa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).
• Membawa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
• Membawa Kartu Keluarga (KK) Direktur atau penanggung jawab.
• KTP Direktur atau penanggung jawab.

Penutup

Itulah beberapa langkah yang harus di tempuh dan juga syarat dalam mendirikan UD untuk bisnis anda. Semoga artikel ini memberikan anda pengetahuan dan membantu anda dalam mengembangkan bisnis anda. Jangan lewatkan artikel kami lainnya yang membahas tentang bisnis rental mobil yang tentunya sangat bermanfaat bagi anda pelaku bisnis rental mobil di fase awal berdiri. Selamat membaca.

Bogi Kamali Rozaq

Masih selalu belajar, membaca dan menulis | SEO Manager di Zeka Digital | CEO Decord Indonesia | Co Founder GenPreneur

The post Mengetahui Syarat Mendirikan UD appeared first on BisnisNote.

Memang jika di bandingkan dengan PT yang merupakan badan hukum maka CV menjadi sangat berbeda. Biasanya CV merupakan perusahaan yang lebih kecil dari PT namun ada juga CV yang usahanya skala besar. Akan tetapi untuk UMKM yang ada di Indonesia sebagian besar badan usaha berbentuk CV atau UD.

Karena itu bagi anda yang memiliki usaha UMKM, ada baiknya segera mengurus legalitas usaha anda dengan menentukan bentuk badan usaha yang nantinya akan di legalkan. Rekomendasi untuk bentuk badan usaha untuk UMKM skala kecil adalah CV. Seperti apa cara mendirikannya ? Simak ulasan berikut ini.

Persiapan Dokumen

Langkah awal untuk mendirikan CV adalah mempersiapkan data dan juga dokumen yang di perlukan. Data yang di perlukan seperti nama CV, alamat, berdirinya CV dan sebagainya. Sedangkan berbagai dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendirian CV akan di ulas di paragraf bawah ini. Dokumen ini merupakan bagian dari prosedur pendirian CV yang harus anda penuhi. Berikut dokumen-dokumennya.

1. Akta Pendirian CV

Seperti yang sudah di ulas sebelumnya, anda perlu mempersiapkan data-data berikut ini untuk mengurus akta pendiriannya. Masing-masing pendiri harus mempersiapkan nama terang, pekerjaan, serta tempat tinggal dan juga fotokopi identitas (KTP).

• Nama CV
• Maksud serta tujuan CV
• Nama sekutu aktif yang berkuasa menandatangani surat perjanjian mengatasnamakan persekutuan.
• Masa mulai serta berlakunya CV.
• Pasal-pasal penting yang lain yang berhubungan dengan pihak ketiga sekaligus pendiri persekutuan.
• Menetapkan kas CV khusus yang disediakan untuk pihak ketiga sebagai penagih. Jika telah kosong, tanggung jawab sekutu yang berlaku adalah tanggung jawab pribadi.
• Pengeluaran satu dan/ atau beberapa sekutu dari kewajiban dan juga hak dalam bertugas atas nama sebuah persekutuan.
• Fotokopi NPWP masing-masing pendiri CV (Persero aktif & pasif)
• Foto pendiri perusahaan ukuran 3×4 berlatar belakang merah

Jika semua dokumen sudah lengkap dan valid maka akan di limpahkan ke Kemenkumham untuk selanjutnya menunggu SK di terbitkan.

2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Persyaratan lain yang harus dilengkapi untuk mendaftarkan Akta Pendirian CV adalah SKDP atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan NPWP atas nama CV terkait. SKDP hanya diurus di tingkat kelurahan saja. Dokumen ini menegaskan lokasi CV yang anda dirikan benar-benar sesuai dengan akta pendiriannya.

• Mengisi formulir Pengajuan SKDP
• Akta Pendirian & SK Menkumham
• Surat keterangan domisili dari pemilik gedung/perkantoran
• Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
• Fotokopi surat kontrak/sewa kantor (tempat usaha) atau bukti kepemilikan tempat usaha
• Fotokopi IMB
• Foto gedung kantor

3. Nomor Pokok Wajib Pajak

Untuk mendaftaarkan NPWP anda harus mempersiapkan :

• Mengisi formulir pengajuan NPWP
• Akta Pendirian, SK Menkumham, dan SKDP
• Fotokopi KTP, NPWP, dan KK pendiri perusahaan

NPWP bisa anda dapatkan di Kantor Pelayanan Pajak di kota masing-masing dimana CV didirikan. Selain mendapatkan NPWP anda akan mendapatkan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar. Sebelum anda mendapatkan kedua surat tersebut, persyaratan anda akan di teliti terlebih dahulu apakah benar atau tidak.

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan harus anda urus untuk mendirikan sebuah CV. Izim yang di keluarkan di sesuaikan dengan bidang usaha perusahaan. Apabila usaha CV anda berkaitan dengan bidang perdagangan, anda perlu mengurus izin usaha berupa SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan.

Untuk membuat SIUP perusahaan skala kecil bisa di Dinas perdagangan Kota atau Kabupaten tempat domisili perusahaan anda, sedangkan untuk perusahaan besar anda harus mengurusnya di tingkat propinsi. Syarat dalam pembuatan surat izin ini adalah :

• Mengisi formulir pengajuan SIUP
• SKDP, SK Menkumham, NPWP, dan Akta Pendirian
• Pas foto pendiri perusahaan ukuran 3×4 (2 lembar) berwarna

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Seperti halnya ketika anda mendirikan PT, anda perlu mendaftarkan ke TDP yang bisa diakses secara online. Anda bisa memanfaatkan sistem OSS atau Online Single Submission. Proses pengurusan TDP secara online ini tentu memudahkan pengajuannya. Sedangkan untuk kepengurusan offline bisa ke Dinas Perdagangan di Kota anda yang berada sesuai dengan domisili perusahaan. Syarat dalam pembuatan TDP adalah :

• Mengisi Formulir pengajuan TDP
• Pelampiran legalitas perusahaan berupa, SK Menkumham, NPWP, formulir TDP, Akta Pendirian, dan SKDP
• Pas foto pemilik perusahaan ukuran 3×4 berjumlah 2 lembar dan berwarna

Pendaftaran ke Pengadilan

Setelah akta dari Notaris anda terima, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan CV anda ke pengadilan di kota masing-masing. Persyaratan pendaftarannya yaitu akta pendirian dan juga di lampirkan SKDP dan NPWP dengan nama CV. Silahkan menunggu dalam jangka waktu dua bulan maka anda akan mendapatkan legalitas badan usaha berbentuk CV.

Badan Usaha CV untuk UMKM

Untuk usaha UMKM mengapa direkomendasikan menggunakan legalitas badan usaha berbentuk CV? Ada beberapa faktor yang menjadikan badan usaha CV bisa di jadikan pilihan.

Karena UMKM merupakan unit usaha mikro atau kecil maka tidak memerlukan modal yang besar, Dalam pengajuannya, CV juga tidak menggunakan modal yang besar tidak seperti PT yang harus menyediakan modal puluhan juta.

Selain itu, syarat pengajuan CV lebih mudah, sehingga peluang untuk mendapatkan persetujuan dari dinas terkait menjadi lebih besar. Meskipun hanya terdaftar sampai Pengadilan Negeri, tidak sampai pada kemenkumham, CV sudah bisa di jadikan sarana untuk memperbesar bisnis anda ketika anda membuka bisnis skala kecil atau UMKM.

Itulah beberapa ulasan mengenai mendirikan CV untuk UMKM. Semoga artikel ini memberikan manfaat untuk anda. Jangan lupa membaca artikel kami lainnya yang membahas tentang strategi pemasaran rental mobil terbaik. Terima kasih.

Bogi Kamali Rozaq

Masih selalu belajar, membaca dan menulis | SEO Manager di Zeka Digital | CEO Decord Indonesia | Co Founder GenPreneur

The post Langkah Mendirikan CV untuk UMKM, Ternyata Mudah! appeared first on BisnisNote.